Surabaya- UMKM diharapkan menjadi tonggak perekonomian dalam menekan inflasi di Jatim. Inflasi yang saat ini menembus angka 5% an tersebut bisa ditekan ke angka 3% dengan upaya menggeliatkan kegiatan para pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI P Agustin Poliana pada acara workshop bertema “Layanan Fasilitasi Produk UMKM Prioritas Kesejahteraan Masyarakat Jatim” di Hotel Mercure Mirama Surabaya.
Agustin Poliana, anggota DPRD Jatim dapil Surabaya tersebut mengatakan bahwa UMKM merupakan Barometer yang membangkitkan geliat perekonomian di Jatim. Terlebih dengan tahan bantingnya para pelaku UMKM di saat covid 19 waktu lalu sebagai penyangga ekonomi yang stabil.
“UMKM Jawa Timur yang digoncang sehebat apapun waktu covid kemarin itu tidak gentar, artinya dari kekuatan UMKM ini perekonomian Jatim itu stabil. Waktu Covid, mereka Sebagai penyangga ekonomi yang berperan serta membangkitkan ekonomi di tengah-tengah perjuangan masyarakat yang membutuh uluran tangan”. Terang Agustin.
Dalam acara workshop itu, selain memberikan ilmu serta semangat bagi pelaku UMKM, juga menghadirkan Bank Jatim sebagai mitra dalam membantu dari segi permodalan.
“Kita hadirkan Bank Jatim, agar para pelaku UMKM ini bisa mendapatkan bantuan dana yaitu permodalannya lewat KUR atau Dagulir (Bantuan Dana Bergilir) yang sudah ada di pemerintah provinsi. Yang setiap tahun kita selalu menganggarkan untuk para pelaku UMKM ini bisa disupport permodalannya”. Sambungnya.
Bukannya tanpa kendala, program Dagulir yang merupakan dana untuk dialokasikan kegiatan perkuatan modal usaha bagi usaha perseorangan, usaha kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian ini mendapat sorotan dari Agustin Poliana terkait penunggakan pembayarannya.
“Sampai hari ini, hampir 4000 lebih para pelaku UMKM di Jawa Timur itu adalah banyak yang nunggak dana Dagulirnya. Padahal selaku pelaku utama para UMKM ini berharap bantuan permodalan. Kalo nunggak, dampaknya kepada UMKM lainnya tidak bisa mendapatkan permodalan. Nah dari sisi Inilah kita evaluasi Kenapa dan ada apa kok sampai nunggak tidak terbayar”. Lanjutnya.
Agustin melanjutkan bahwa support anggaran permodalan melalui program ini diharapkan bisa membantu perekonomian supaya lebih baik lagi.
“Harapan Kita Adalah pemerintah Provinsi juga melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha yang lain, sehingga bank Jatim dan BPR UMKM yang semula dan pemegang kas utama itu bisa bergerak untuk membantu mereka”. Ungkap Agustin.
“Karena Jawa Timur sekarang ini lagi besar inflasinya sekitar 5%an. Nah ini kan tidak mudah kan untuk mengatasi inflasi yang ada di Jawa Timur. Saya harapkan bahwa UMKM bisa kita support terkait dengan permodalannya”. Terangnya.
“Termasuk pemasarannya yang kita gencarkan bukan hanya di kota sendiri, tetapi mereka harua siap bertarung di lintas kota/ Kabupaten dalam bidang pemasarannya, bahkan kalau memungkinkan bisa dibawa keluar Pulau se-indonesia”. Sambungnya.
Dalam Hal terkait legalitas para pelaku UMKM , Agustin menyampaikan bahwa pihaknya selaku DPRD Jatim sering kali melakukan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM dengan menyarankan untuk segera mendaftarkan NIB/ Nomor Induk Berusaha yang Pendaftarannya bisa dibuat secara gratis.
“Urus NIB secara gratis. Itu selalu kita sosialisasikan setiap kali ada pertemuan para pelaku UMKM. Untuk mendaftarkannya, kita minta fotokopi KTP, jenis usaha dan nomor handphone yang bisa dihubungi sehingga kita bantu menguruskan dan itu sehari jadi dan dalam hitungan jam saja sudah jadi”. Terangnya.
“Termasuk pada saat mereka harus pinjam permodalan, itu pun disurvei Apakah benar-benar UMKM-nya itu benar-benar ada apa tidak. Selain itu saat mengajukan dana bantuan permodalan, coba kita lakukan pendekatan terhadap teman-teman Bank Jatim supaya mempermudah, jangan lagi mempersulit, karena ini merupakan upaya mengatasi inflasi di jatim”. Kata Agustin. (S nto)
