Lintas Surabaya, Surabaya – Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya mencatat berbagai pencapaian signifikan sepanjang tahun 2024. Fokus kegiatan meliputi penegakan hukum, kajian strategis dalam isu persaingan usaha, advokasi kebijakan, serta pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dengan mitra pemerintah dan akademisi. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat di wilayah kerja Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Dendy R. Sutrisno, Kepala Kanwil IV KPPU, memaparkan hasil capaian di bidang penegakan hukum serta kajian dan advokasi selama tahun 2024. “KPPU Kanwil IV Surabaya menangani 18 laporan masyarakat sepanjang tahun 2024. Sebanyak 17 laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta 1 laporan mengenai pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kemitraan. Mayoritas laporan berasal dari Jawa Timur (9 laporan), disusul oleh tingkat nasional (4 laporan), Bali (2 laporan), Nusa Tenggara Barat (2 laporan), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (1 laporan),” paparnya.
Dalam bidang kajian dan advokasi, Kanwil IV memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Bali terkait Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan dalam Jasa Konstruksi di Bali. Selain meninjau kebijakan daerah yang berpotensi mengganggu iklim usaha yang sehat, Kanwil IV juga mengkaji berbagai isu strategis di sektor pangan, energi, dan ekonomi digital.
Kajian di sektor pangan meliputi komoditas bawang putih, beras, minyak goreng, bawang merah, cabai, dan LPG 3 kg. Di sektor energi, kajian mencakup industri gas bumi dan jaringan pipa gas, serta situasi energi di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, di sektor ekonomi digital, fokus kajian mencakup potensi monopoli pada jasa menara telekomunikasi dan potensi abuse of dominant position pada platform transportasi online.
Sementara itu Ridho Jusmadi, Komisioner KPPU Periode 2024–2029, menekankan komitmen KPPU dalam mendukung prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama adalah efisiensi anggaran dan pengungkapan praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pemerintah.
“Baru-baru ini, KPPU mengungkap praktik persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kami juga memberikan perhatian khusus pada potensi persekongkolan tender yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama setelah kepala daerah terpilih menjabat,” ungkap Ridho.
Selain itu, KPPU mendorong pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) sebagai alternatif subsidi elpiji 3 kg, yang dinilai lebih efisien dan membuka peluang keterlibatan swasta. KPPU juga memberikan saran agar program pembangunan 3 juta rumah rakyat disinergikan dengan jaringan gas bumi untuk mengurangi beban subsidi elpiji 3 kg.
KPPU juga memberikan masukan terkait penurunan tarif jasa penerbangan udara. “Tarif bisa lebih ditekan apabila harga avtur pesawat dapat lebih murah. Kami juga mewaspadai potensi kenaikan tarif menjelang Idul Fitri 2025,” jelas Ridho.
Ridho menekankan pentingnya pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dan kecil untuk mencegah eksploitasi. “Kemitraan yang berkelanjutan dan tanpa eksploitasi adalah kunci,” ujarnya.
KPPU juga memberikan saran terkait pengadaan barang/jasa di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dinilai dapat menghambat pelaku usaha swasta kecil dan menengah. KPPU memastikan sinergi BUMN tetap membuka peluang bagi pelaku usaha lainnya. (S nto)
