Ia menjelaskan bahwa kebutuhan lahan untuk perumahan rakyat, kawasan industri, hingga ketahanan pangan sering bertabrakan satu sama lain. Kondisi ini diperberat turunnya pendapatan daerah akibat berkurangnya transfer pusat, yang membuat pemerintah daerah semakin harus efisien dalam mengelola aset.
Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Asep Her, melaporkan bahwa pada 2025 terdapat 10.286 sertifikat reguler yang siap diserahkan, tersebar di enam kabupaten. Penyerahan direncanakan dilakukan bersama Gubernur pada 12 Desember di Surabaya, termasuk sertifikat wakaf dan tempat ibadah.
Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) Jatim IPPAT, Sri Wahyu Jatmikowati, memberikan apresiasi atas kerja keras Gugus Tugas Reforma Agraria Jawa Timur. Berbagai langkah mulai dari penataan aset, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan kepastian hukum dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sri Wahyu Jatmikowati menegaskan bahwa IPPAT berkomitmen mendukung penuh program Reforma Agraria melalui penerapan tertib administrasi, integritas, serta profesionalisme para PPAT dalam menjalankan tugas.
Ia berharap sinergi lintas lembaga semakin menguat, literasi hukum masyarakat terus meningkat, dan Reforma Agraria benar-benar mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang tangguh dan terus bertumbuh. (red)
