Sebelumnya, keberhasilan Densus 88 AT Polri dalam menjaga status nihil serangan teror, sepanjang 2025, telah menjadi landasan penguatan strategi kontraterorisme di Indonesia. Pencapaian stabilitas ini merupakan hasil integrasi antara tindakan tegas dan persuasi psikologis yang sangat terukur di lapangan. Keselamatan publik tetap menjadi variabel tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan strategis kepolisian.
Polri juga menegaskan bahwa pendekatan lunak melalui persuasi merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas nasional. Polri berkomitmen mengedepankan komunikasi humanis guna menyentuh akar permasalahan radikalisasi di masyarakat. Penegakan hukum terhadap sel terorisme harus dibarengi dengan upaya pemulihan ideologi yang sistematis.
Pimpinan Polri juga memandang bahwa keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan pelaku kejahatan teror semata. Kemenangan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara dalam memitigasi penyebaran paham ekstremis melalui jalur dialog yang bermartabat. Visi ini menjadi arah bagi setiap personel kepolisian dalam menjalankan tugas kontra-radikalisasi di seluruh wilayah nusantara.
Polri senantiasa berpegang para doktrin tak ada negosiasi dengan teroris. Tapi, perlu dipahami secara rasional bahwa doktrin itu merujuk pada penolakan tegas terhadap konsesi politik. Prinsip tersebut tidak boleh membatasi penggunaan komunikasi taktis sebagai instrumen untuk meminimalisir risiko korban jiwa petugas maupun warga. Komunikasi yang dilakukan selama berjam-jam di zona krisis bertujuan untuk menurunkan ketegangan emosional dan membeli waktu bagi petugas lapangan.
Adam Dolnik (2024) menjelaskan bahwa komunikasi dengan aktor ideologis memerlukan pergeseran dari tawar-menawar rasional menuju persuasi berbasis kemanusiaan. Polisi menggunakan dialog untuk mengendalikan situasi tanpa sedikit pun mengorbankan marwah hukum dan kedaulatan negara. Strategi ini merupakan bentuk kendali situasi yang matang demi menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu terjadi.
Strategi persuasi juga menjadi instrumen krusial dalam membentengi warga yang memiliki kerentanan tinggi terhadap paparan ideologi radikal. Polri melakukan pendekatan persuasif secara proaktif untuk membangun imunitas kognitif di tingkat akar rumput masyarakat Indonesia. Upaya ini bertujuan mendelegitimasi narasi kekerasan melalui penyampaian fakta-fakta objektif mengenai dampak destruktif terorisme bagi kehidupan.
Robert Cialdini (2021) menekankan bahwa otoritas moral dan bukti sosial sangat menentukan keberhasilan pengarahan perilaku masyarakat secara luas. Warga diajak untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan melalui komunikasi yang bersifat edukatif dan mencerahkan. Persuasi diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial agar paham ekstremis tidak menemukan ruang kosong untuk berkembang kembali.
Penggunaan tactical empathy memungkinkan petugas memahami keluhan sosiologis masyarakat tanpa harus membenarkan cara-cara kekerasan bersenjata. Chris Voss (2016) menekankan bahwa empati taktis membantu polisi mengenali pemicu frustrasi sosial yang sering dimanfaatkan kelompok radikal. Pemahaman terhadap sisi psikologis warga menjadi pintu masuk utama bagi proses deradikalisasi yang efektif dan berkelanjutan bagi negara.
Polri harus mampu memvalidasi aspirasi masyarakat sambil tetap mengarahkan mereka pada jalur hukum yang sah dan demokratis. Teknik ini membantu meruntuhkan prasangka dan rasa tidak percaya warga terhadap institusi negara yang sering kali dimanipulasi pihak luar. Dialog yang terbuka merupakan benteng terkuat dalam mencegah infiltrasi ideologi kekerasan di tengah pemukiman warga.
Prinsip pengaruh sosial kemudian dijalankan untuk meyakinkan simpatisan potensial bahwa jalan kekerasan hanya akan merusak tatanan hidup mereka sendiri. Polisi membangun narasi tentang masa depan yang lebih stabil melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program pembangunan nasional. Simpatisan diajak untuk melihat realitas kemajuan ekonomi dan sosial yang tidak mungkin dicapai melalui aksi terorisme destruktif.
Kemenangan Sejati Melawan Terorisme
Strategi ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga perdamaian sebagai aset bangsa yang sangat berharga bagi generasi depan. Persuasi dilakukan secara halus melalui berbagai program kemitraan antara polisi dan masyarakat di daerah-daerah rawan. Prinsip The Power of Nice dari Ronald Shapiro (2021) menekankan bahwa negosiasi jangka panjang harus berbasis penciptaan hubungan timbal balik saling menguntungkan (win-win interest). Penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi inti strategi komunikasi jangka panjang kepolisian dalam menangkal ekstremisme secara fundamental.
Landasan hukum memberikan mandat yang kuat bagi pelaksanaan program deradikalisasi nasional melalui kolaborasi lintas instansi pemerintah yang lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan Principled Negotiation dari Roger Fisher dan William Ury (1981) yang menuntut setiap kesepakatan harus berbasis pada kriteria objektif dan standar hukum yang berlaku universal.
Pencegahan kini diposisikan sebagai langkah prioritas sebelum masuk pada tahap penegakan hukum yang bersifat represif. Polri bekerja dalam koridor hukum yang ketat untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi. Ini merupakan implementasi Soft Negotiation yang mengedepankan harmoni tanpa mengorbankan integritas hukum dan menjamin otoritas negara tetap dihormati sekaligus dicintai rakyatnya sendiri.
Keberhasilan persuasi ideologis sangat bergantung pada pelibatan tokoh masyarakat dan ulama sebagai negosiator lapis kedua di akar rumput. Kekuatan Liking and Authority dari Robert Cialdini (2021) menytakan, masyarakat lebih mudah dipersuasi oleh figur yang memiliki kemiripan nilai dan kredibilitas moral tinggi. Pesan perdamaian disampaikan melalui bahasa yang selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat setempat secara alami.
Kolaborasi ini juga terbukti mempersempit ruang gerak para provokator yang berupaya memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Otoritas negara dan otoritas agama harus berjalan seiring dalam melakukan kontra-narasi terhadap ideologi kekerasan yang menyesatkan. Chris Voss (2016) melalui teori Tactical Empathy menekankan bahwa memahami sudut pandang lawan bicara adalah kunci untuk meruntuhkan resistensi komunikasi yang paling keras sekalipun.
Transformasi Polri dalam penanganan terorisme mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia dan profesionalisme hukum. Persuasi merupakan bentuk tanggung jawab moral negara untuk melindungi seluruh rakyatnya. Kemenangan sejati atas terorisme diraih saat warga secara sadar menolak segala bentuk kekerasan atas nama ideologi apa pun. Fase Internalization dari Herbert Kelman (1958) menyatakan perubahan perilaku terjadi karena keselarasan nilai-nilai baru dengan sistem batin individu.
Seni negosiasi dan kekuatan kata-kata menjadi manifestasi dari kualitas intelektual institusi kepolisian modern di era digital. Negara menang melalui keteguhan prinsip yang dibarengi pendekatan komunikasi yang memanusiakan setiap warga negara. Kepolisian tetap konsisten menjaga perdamaian melalui strategi persuasi yang cerdas dan terukur demi masa depan Indonesia yang damai. Penguasaan Emotional Intelligence in Negotiation dari Daniel Goleman (2021) menjadi pembeda utama dalam kualitas kepemimpinan Polri masa kini. (red)
