Surabaya, Lintas Surabaya — Andalan Kelompok UPPKA (AKU) menggelar Konsolidasi Nasional Andalan Kelompok UPPKA (AKU) 2026 di Surabaya, 3–5 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan strategi, serta membuka peluang pengembangan bisnis bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA) di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Pusat AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menyampaikan bahwa konsolidasi nasional ini bertujuan memperkuat institusi AKU sekaligus meningkatkan kapasitas kelompok UPPKA agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan zaman.
“Konsolidasi ini menyatukan langkah dan strategi, memperkenalkan peluang-peluang yang bisa dikembangkan ke depan, serta memperkuat kelembagaan AKU itu sendiri. Selain materi kebijakan dan strategi, kami juga memberikan penguatan karakter UMKM, karena tanpa karakter yang kuat, UMKM tidak akan mampu bertahan,” ujar Ambar.
Dukungan pemerintah ditegaskan oleh Wahidah Paheng, Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Ia menekankan bahwa BKKBN berkomitmen mendampingi AKU dan kelompok UPPKA secara berkelanjutan, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui pembinaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Di Indonesia terdapat sekitar 43 ribu kelompok UPPKA. Mereka berperan penting sebagai wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga muda. Dukungan kami tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain, mitra CSR, serta pelatihan yang relevan, termasuk literasi keuangan dan pemanfaatan produk keuangan digital,” jelas Wahidah.
Menurut Wahidah, pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni literasi dan pengelolaan keuangan keluarga serta pengembangan usaha ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, AKU dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kelompok-kelompok UPPKA di lapangan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, menyampaikan harapannya agar konsolidasi nasional ini mampu mendorong kelompok UPPKA untuk “naik kelas”.
“Di Jawa Timur saat ini terdapat sekitar 3.600 kelompok UPPKA yang aktif dan sekitar 5.000 kelompok yang perlu terus didorong pengembangannya. Dengan konsolidasi ini serta dukungan kebijakan kementerian, kami berharap kelompok UPPKA dapat berkembang menjadi kelompok usaha yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ungkap Ernawati.
Wahidah menambahkan bahwa UPPKA tidak hanya berfokus pada aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi media strategis dalam menyampaikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) kepada masyarakat.
“Melalui Konsolidasi Nasional AKU 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara AKU, BKKBN, dan para pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penguatan ekonomi keluarga sekaligus ketahanan keluarga yang berkelanjutan,” pungkasnya. (S nto)
