Surabaya, Lintas Surabaya – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur menggelar reuni nasional, doa bersama, serta Diskusi Online Nasional bertajuk “Dari UU TNI ke Teror Air Keras: Menguak Dalang dan Jaringan Kekuasaan di Balik Serangan terhadap Andri Yunus.”
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi mahasiswa sekaligus upaya mendorong pengungkapan aktor intelektual di balik kasus kekerasan tersebut.
Acara yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini diikuti sekitar 253 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Diskusi berlangsung sejak pukul 19.45 WIB hingga 22.15 WIB dengan menghadirkan sejumlah tokoh dan aktivis nasional.
Perwakilan panitia, Vernando (Mando), menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk tetap bergerak dan berpikir kritis di tengah suasana hari raya.
Ia menegaskan bahwa reuni ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga ruang bertukar gagasan dan belajar dari para aktivis senior.
Koordinator BEM Nusantara Jawa Timur, Deni Oktaviano Pratama, turut mengapresiasi kehadiran para narasumber.
Ia berharap gerakan mahasiswa tetap berada di jalur kepentingan rakyat tanpa terjebak kepentingan pragmatis.
Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal Federasi KontraS, Andy Irfan, menekankan pentingnya mengungkap aktor intelektual di balik kasus teror air keras. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan saja, melainkan harus mengurai motif dan jaringan kekuasaan di baliknya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat sosial-politik Ubedillah Badrun yang menilai perlunya langkah konkret melalui peradilan sipil dan pembentukan tim pencari fakta gabungan guna memastikan transparansi.
Sementara itu, akademisi hukum Hesti Armiwulan menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang serius dan dalam KUHP Baru dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat.
Dari sisi hak asasi manusia, perwakilan Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti pentingnya akuntabilitas yang transparan.
Ia menegaskan bahwa pengungkapan kebenaran harus dilakukan secara menyeluruh melalui proses hukum yang adil.
Direktur LBH Surabaya, Habibus Solihin, juga menyoroti inkonsistensi dalam penanganan sejumlah kasus hukum yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, termasuk terkait ruang aksi demonstrasi sebagai bagian dari dinamika demokrasi mahasiswa. Para narasumber sepakat bahwa kebebasan berekspresi tetap harus dijaga sebagai pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan harapan agar diskusi ini menjadi pijakan bagi gerakan mahasiswa yang lebih terarah dan berdampak. (red)
