Surabaya, Lintas Surabaya – Komunitas seniman yang tergabung dalam Aksi Seniman Surabaya (ASSU) menggelar pameran seni rupa bertajuk “ART FOR FREEDOM” sebagai respons atas kebijakan pengosongan sejumlah ruang kreatif di kawasan Balai Pemuda.
Pameran yang berlangsung mulai 1 hingga 8 April 2026 di Galeri Merah Putih ini bukan sekadar agenda artistik, melainkan representasi sikap kolektif seniman dalam menyikapi dinamika kebijakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar).
Ketua ASSU, Muit Arsa, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan upaya membangun komunikasi yang sehat.
“Melalui ‘ART FREEDOM’ kami berharap dapat membangun dialog yang konstruktif dan menemukan langkah bersama untuk menciptakan ekosistem kesenian yang lebih kuat dan inklusif bagi kota Surabaya tercinta,” ujarnya.
Pameran ini menghadirkan 38 seniman dari berbagai latar belakang dengan ragam aliran seni lukis. Setiap karya menjadi simbol kebebasan berekspresi sekaligus refleksi kegelisahan atas kondisi ruang kreatif yang terancam hilang.
Bagi para seniman, ruang seperti Balai Pemuda bukan hanya bangunan fisik, melainkan ruang hidup bagi lahirnya gagasan, interaksi, dan perkembangan seni budaya lokal.
Narasi yang diusung dalam pembukaan pameran menegaskan posisi tersebut. Dalam pernyataan yang disampaikan, Muit Arsa menekankan bahwa seni adalah bagian dari identitas kota.
“Karena seni bukan sekadar hiasan kota. Ia adalah jiwa kota kita. Jika ruangnya hilang, maka yang memudar bukan hanya warna tetapi juga rasa,” tegasnya.
Di tengah berlangsungnya pameran, gelombang penolakan terhadap kebijakan pengosongan ruang juga muncul dalam bentuk aksi unjuk rasa. Sejumlah komunitas dan pegiat seni turun ke jalan menyuarakan keberatan mereka.
Kebijakan Disbudporapar diketahui menyasar beberapa ruang yang selama ini menjadi pusat aktivitas komunitas, seperti DKS, Bengkel Muda Surabaya, serta area kantin di kawasan Balai Pemuda.
Para demonstran menilai langkah tersebut berpotensi mematikan ekosistem kreatif yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Mereka menyoroti belum adanya solusi konkret, terutama terkait relokasi atau penyediaan ruang alternatif yang setara.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa ruang-ruang tersebut memiliki nilai strategis dalam pembinaan generasi muda, khususnya dalam bidang seni dan budaya.
Komunitas seniman mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka ruang dialog sebelum kebijakan pengosongan dijalankan sepenuhnya. Mereka berharap ada keterlibatan langsung dari pelaku seni dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut ruang publik kreatif.
Situasi ini mencerminkan tarik menarik antara kebutuhan penataan kota dan keberlangsungan ekosistem seni. Namun demikian, para seniman berharap solusi yang diambil tidak mengorbankan ruang tumbuh bagi kreativitas.
Pameran “ART FOR FREEDOM” pun menjadi penanda bahwa di tengah tekanan kebijakan, suara seni tetap hadir tidak dengan amarah, tetapi dengan makna. (red)
