Kediri, Lintas Surabaya – Dukungan terhadap kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden terus mengalir dari berbagai elemen bangsa.
Tidak hanya masyarakat umum, kalangan tokoh agama juga menyatakan sikap tegas. Salah satunya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Anwar Iskandar, menilai posisi Polri di bawah Presiden merupakan bentuk paling ideal dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan itu disampaikan KH Anwar Iskandar sejalan dengan hasil Rapat Paripurna Ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, yang menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri. (Rabu, 28/01/2026)
Salah satu poin pentingnya menegaskan kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga independensi dan efektivitas kepolisian.
Menurut KH Anwar, secara konstitusional dan praktis, Polri sudah berada pada jalur yang tepat.
Selama ini, masyarakat telah merasakan kemaslahatan dari posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, terutama dalam menjaga keamanan nasional dan memberikan pelayanan hukum kepada rakyat.
“Posisi Polri sudah sangat ideal. Kita semua sudah merasakan kemanfaatan dan kemaslahatan yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di NKRI,” ujar KH Anwar Iskandar.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien dan Pondok Pesantren Assa’idiyah di Kota Kediri itu menegaskan, Polri membutuhkan ruang gerak yang independen namun tetap terkontrol oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dengan demikian, kebijakan keamanan nasional bisa berjalan selaras dengan kepentingan negara, bukan kepentingan sektoral kementerian tertentu.
KH Anwar juga menyampaikan doa dan harapannya agar Polri senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan amanah bangsa.
“Kami mendoakan agar Kepolisian Republik Indonesia selalu dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah SWT untuk membersamai Presiden dan seluruh rakyat menjaga negara ini menuju masyarakat yang maju, aman, dan diridhloi Allah SWT,” ungkapnya.
Lebih lanjut, sebagai Ketua Umum MUI, KH Anwar menjelaskan bahwa dukungan ini bukan sekadar sikap kelembagaan, tetapi juga panggilan moral ulama dalam menjaga keutuhan bangsa.
Menurutnya, Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan lebih fokus pada fungsi utama: melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga persatuan.
Dukungan ulama ini memperkuat legitimasi reformasi Polri yang sedang berjalan. Sinergi antara negara, masyarakat, dan tokoh agama menjadi modal penting dalam membangun kepolisian yang modern, humanis, dan dipercaya publik, sehingga Polri mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan penjaga keamanan dan persatuan Indonesia. (red)
