Surabaya, Lintas Surabaya – DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar rapat tahunan yang berlangsung di Resto Joss Gandos, Jemursari, Surabaya, Senin (22/9/2025). Acara ini menjadi momentum penting bagi DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat peran pengawasan serta menyusun strategi dalam mendorong kinerja aparatur negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ketua DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa rapat tahunan bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan wadah evaluasi, konsolidasi, dan penajaman program kerja ke depan.
“LPKAN hadir untuk menjadi mitra kritis negara, mengawasi jalannya birokrasi, dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.
Syarifudin Abdillah menambahkan, sebagai organisasi masyarakat sipil yang berfungsi sebagai kontrol sosial, DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur berkomitmen mendorong terciptanya aparatur negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Program kerja tahunan disusun untuk memberikan arah, fokus, dan langkah-langkah strategis dalam menjalankan peran pengawasan, antara lain:
1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan publik terhadap kinerja aparatur negara.
2. Memberdayakan masyarakat agar kritis terhadap pelayanan publik.
3. Menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Mengurangi praktik maladministrasi, korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang.
5. Menjadi mitra strategis dan konstruktif untuk membangun sosialisasi dan rehabilitasi narkoba kepada generasi muda
Sasaran pengawasan meliputi aparatur negara di tingkat pusat dan daerah, masyarakat sebagai penerima layanan publik.
Program yang dirancang oleh DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur mencakup pembentukan tim monitoring di sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan infrastruktur.
administrasi; pembukaan Posko Pengaduan Masyarakat offline dan online; penyusunan Laporan Indeks Kinerja Aparatur Negara 2025; pemberian bantuan hukum bagi masyarakat korban maladministrasi; pengawalan laporan ke Ombudsman, KPK, dan aparat penegak hukum; serta pembentukan Tim Whistleblower Protection di internal LPKAN.
Selain itu, DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur juga akan menggelar seminar bulanan tentang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, workshop anti pungli dan gratifikasi di sekolah maupun kampus, serta menyusun Buku Panduan Hak Masyarakat atas Layanan Publik. Kegiatan lain meliputi survei kepuasan masyarakat di sejumlah instansi, penyusunan policy brief untuk pemerintah, publikasi jurnal “Laporan Pengawasan Publik”, pengelolaan media sosial resmi LPKAN sebagai pusat informasi, kampanye digital “#LaporAja”, serta penerbitan press release triwulanan terkait hasil pengawasan.
Kerja sama juga diperkuat melalui MoU dengan Ombudsman,Kepolisian,kejaksaan, KPK, dan Perguruan Tinggi maupun lembaga Pemerintah dan badan yang dianggap perlu, diskusi bersama DPRD/Komisi A mengenai kinerja birokrasi, serta kolaborasi media dalam publikasi laporan kegiatan.
Rencana Program Kerja Tahunan ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025, dengan tetap terbuka terhadap dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat.
Acara turut dihadiri Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. H. Muhammad Ali Zaini, Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, serta Wakil Ketua Dewan Pakar LPKAN Indonesia Muhammad Alyas, S.H., M.H. Kehadiran pimpinan pusat memberikan semangat baru bagi pengurus daerah dalam menjalankan tugas pengawasan.
Rapat tahunan juga diikuti jajaran pengurus DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur, di antaranya Andi Wahyu Widianto, S.H., Rafli Ayyasi Raka Siwi, S.H., Ketut Surya Putra, S.H., M.H., C.med., Dian Paramitha, S.H., M.H., Noerdin Longgari, Dedy Otto, S.H., M.H., Andre Febrianto, S.H., dan Wahyu Muhajir R.
Dalam forum tersebut, para pengurus membahas evaluasi program kerja serta merumuskan agenda strategis untuk tahun mendatang. Beberapa fokus utama yang dibahas antara lain penguatan pengawasan pelayanan publik, monitoring penggunaan anggaran daerah, advokasi hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan publikasi kinerja aparatur negara.
Ketua DPP LPKAN Indonesia, R. H. Muhammad Ali Zaini, mengapresiasi konsolidasi yang dilakukan DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah agar misi besar lembaga dalam mengawal integritas aparatur negara dapat berjalan maksimal.
Dengan terselenggaranya rapat tahunan ini, DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda depan pengawasan, sekaligus mitra konstruktif dan solutif bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan berintegritas. (red)
