SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM – Gelombang protes pecah di jantung Kota Pahlawan setelah ribuan anggota Paguyuban Juru Parkir Surabaya (JPS) memadati halaman depan Balai Kota pada Senin (31/08). Ketegangan memuncak ketika massa aksi merasa diabaikan karena Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, tidak kunjung hadir untuk menemui mereka secara langsung guna mendengarkan aspirasi terkait karut-marut sistem parkir saat ini.
Merasa tuntutan mereka dipandang sebelah mata oleh pemangku kebijakan tertinggi, para juru parkir pun mengambil langkah tegas dengan menduduki kawasan sekitar Balai Kota serta mendirikan posko perjuangan di lokasi. Mereka menegaskan aksi mogok dan pendudukan ini akan terus berlanjut hingga Wali Kota Surabaya turun tangan langsung guna memberikan kepastian atas nasib dan kesejahteraan ribuan jukir di lapangan.
Aksi tersebut membawa lima tuntutan utama, yakni evaluasi total sistem Digital Parking, kepastian hukum dan hak jukir resmi, transparansi tata kelola parkir, pelibatan aktif jukir dalam kebijakan, serta peningkatan kesejahteraan jukir demi ketertiban kota.
Ketua Paguyuban Jukir Surabaya, Izul Fiqri, menegaskan pihaknya menolak melanjutkan mediasi jika tidak langsung berhadapan dengan pembuat kebijakan tertinggi di Kota Pahlawan tersebut.
“Kami menolak meneruskan mediasi karena tidak ada gunanya berdiskusi jika bukan dengan decision maker. Kami berharap Wali Kota Surabaya hari ini menemui kita secara langsung,” ujar Izul di tengah aksi.
Izul membeberkan sejumlah masalah krusial di lapangan yang dinilai memberatkan para jukir. Salah satunya adalah kerancuan dalam metode pembayaran non-tunai dan setoran harian.
Menurutnya, Pemkot Surabaya mewajibkan jukir menerima pembayaran non-tunai dari masyarakat, namun di sisi lain Dinas Perhubungan (Dishub) tetap meminta jukir menyetor setoran secara tunai pada sore harinya. Kondisi ini membuat jukir terjepit dan kebingungan mencari uang tunai untuk setoran.
“Pilih kalau non-tunai ya non-tunai, kalau tunai ya tunai. Kami siap mensukseskan dengan catatan kesejahteraan juru parkir 70 persen, tidak seperti saat ini,” tegas Izul.
Selain itu, JPS juga menyoroti masalah pencairan bagi hasil yang sering mengalami keterlambatan hingga berhari-hari bahkan mencapai 7 hingga 10 hari yang membuat para jukir kesulitan memenuhi kebutuhan dapur keluarga sehari-hari. Mereka menuntut pencairan bagi hasil bisa cair di hari yang sama maksimal pukul 17.00 WIB.
Tuntutan lain yang tak kalah penting adalah jaminan kesejahteraan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. JPS juga mendesak agar asuransi kehilangan ditanggung oleh Pemkot Surabaya sesuai bunyi Peraturan Daerah (Perda), alih-alih dibebankan kepada para jukir secara mandiri.
Terakhir, Izul meminta Pemkot Surabaya untuk menghapus narasi negatif atau stigma jelek terhadap profesi juru parkir yang kerap dijadikan konten hiburan oleh pimpinan daerah.
Bagi mereka, jukir adalah pahlawan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya yang seharusnya dihargai.
“Padahal jukir ini pahlawan PAD Kota Surabaya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa JPS berkomitmen untuk terus bertahan dan menduduki kawasan Balai Kota Surabaya sampai Wali Kota Eri Cahyadi bersedia turun menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dari lapangan. (Snto)
