MAKI Jatim Siap Sikat Pejabat Nakal Pakai Mobil Dinas

0

Surabaya, Lintas Surabaya – Praktik penyalahgunaan fasilitas negara kembali disorot. Kali ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memilih tidak sekadar mengingatkan, tetapi bersiap bertindak langsung di lapangan terhadap pejabat dan ASN yang masih nekat memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

 

Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan pihaknya siap turun langsung melakukan sweeping terhadap kendaraan berpelat merah yang digunakan di luar kepentingan kedinasan. Langkah ini disebut sebagai respons atas masih maraknya penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat, terutama di level pimpinan OPD.

 

“Mobil dinas itu bukan hak pribadi. Itu amanah. Kalau dipakai untuk urusan keluarga atau aktivitas di luar tugas, itu bentuk penyimpangan,” tegas Heru.

 

Menurutnya, imbauan untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran maupun aktivitas non-kedinasan sebelumnya sudah disampaikan.

 

Namun di lapangan, pelanggaran masih ditemukan, bahkan melibatkan lebih dari satu kendaraan dinas dalam satu keluarga pejabat.

 

MAKI menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan cerminan rapuhnya integritas aparatur.

 

Karena itu, Heru meminta pejabat menunjukkan sikap kehati-hatian dengan meninggalkan kendaraan dinas di kantor saat tidak digunakan untuk tugas resmi.

 

“Integritas itu diuji dari hal kecil. Menahan diri untuk tidak memakai fasilitas negara di luar kewenangan adalah bentuk nyata loyalitas pada pengabdian,” ujarnya.

 

Sebagai bentuk pengawasan publik, MAKI Jatim akan menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan. Setiap kendaraan dinas yang kedapatan digunakan di luar jam kerja atau tidak terkait tugas akan didokumentasikan.

 

“Cegat, foto, dan rekam. Setelah itu kami laporkan ke Baperjakat, BKD, dan Inspektorat. Ini bukan gertakan,” kata Heru.

 

MAKI menegaskan, kendaraan dinas bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol batas kewenangan. Penyalahgunaannya, sekecil apa pun, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

 

“Kepercayaan publik tidak lahir dari pidato besar, tapi dari disiplin kecil yang konsisten. Kalau ini saja tidak bisa dijaga, bagaimana bicara integritas?” pungkasnya. (red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.