Free Porn
xbporn
Beranda blog Halaman 269

LaNyalla : Indonesia Memanggil 8 Juta Saudagar Bugis Makassar

0

JAKARTA – Hari ini, saatnya bagi delapan juta saudagar Bugis Makassar yang tersebar di seluruh belahan dunia, untuk bersinergi dan memberikan kontribusi dan legasinya bagi pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-XX yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (20/8/2020) malam.

“Saat ini Indonesia memanggil 8 juta saudagar Bugis Makassar di seluruh dunia untuk membantu Indonesia. Untuk membantu tanah air kita bersama. Untuk memberikan kontribusi nyata dan legasi bagi negeri ini,” ungkap LaNyalla usai memberikan sambutan dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya mantan wakil presiden yang juga ketua dewan kehormatan KKSS HM. Jusuf Kalla.

Diungkapkan LaNyalla, tema PSBM ke-XX kali ini, yakni; “Bersinergi Meraih Peluang di Era New Normal” sangat tepat. Mengingat Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia sedang beradu cepat melakukan adaptasi dan inovasi serta perubahan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak dari pandemi itu sendiri.

“Ijinkan saya mengutip pikiran Pak JK, bahwa tujuan utama PSBM adalah untuk menjaga spirit dan semangat. Bukan untuk transaksi dagang. Sehingga PSBM diharapkan melahirkan networking dan silaturahim yang baik di antara saudagar Bugis Makassar yang tersebar di seantero dunia. Di sinilah saya yakin, para saudagar Bugis Makassar dapat berkontribusi besar bagi Indonesia,” tandasnya.

Ditambahkan LaNyalla, dampak dari pandemi ini memang luar biasa. Ada orang kaya yang tiba-tiba kehilangan kekayaannya dalam sekejab. Tetapi sebaliknya, ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak. “Pemilik aplikasi zoom meeting misalnya, tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Sementara pemilik hotel mewah dan usaha travel tergerus omzetnya. Karena itu persaudaraan dan silaturahim yang erat menjadi sangat penting,” tukas LaNyalla yang juga pengusaha itu.

Ia mengaku yakin saudagar Bugis Makassar mampu memberi kontribusi bagi Indonesia, karena saudagar Bugis Makassar terkenal sebagai orang-orang yang memiliki 1.000 akal. Orang-orang pantang menyerah dan berani. Karena hanya orang-orang yang berani mengarungi lautan dan menghadapi ombak adalah petualang sejati. “Dan, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Itu yang dikatakan Allah SWT dalam firman-Nya. Sehingga kita harus yakin,” tutup LaNyalla.

PSBM ke-XX kali ini dilaksanakan melalui siaran langsung atau live streaming di Tawaf TV, Kamis malam. Selain Jusuf Kalla dan LaNyalla, tampak memberi sambutan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Ketua KKSS Muchlis Patahna, Ketua Kadin Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras dan sejumlah tokoh lainnya. Panitia menyebut sekitar 8 juta orang mengakses siaran tersebut dari seluruh penjuru dunia.

Layangkan Gugatan, Tujuh Ahli Waris Satoewi Berjuang untuk mendapatkan Haknya

0
SURABAYA – Perjuangan keluarga petani Almarhum Satoewi melalui ketujuh ahli warisnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah sampai pada proses pembuktian yang selanjutnya adalah
Pemeriksaan Setempat (PS).

 

Dalam daftar bukti yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Surabaya I (Kantah Surabaya I), 2 (dua) di antaranya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495 dan 496.

 

“Kita sudah sampaikan terkait hal tersebut (Sertifikat No. 495 dan 496) ketika Tergugat II Intervensi memohonkan diri untuk masuk. Bahwa gugatan ahli waris ini tidak ada hubungannya dengan pembatalan hak (Sertifikat) dari siapapun,” terang Kuasa Hukum ketujuh Ahli Waris dari Almh. Satoewi dari kantor hukum Litiga-at-law., Immanuel Sembiring.

 

Masuknya PT. Artisan Surya Kreasi, masih kata I. Sembiring dianggap sungguh tidak relevan. Karena pada dasarnya pihkanya meminta hak, bukan untuk meniadakan hak-hak pihak lain jika memang berhak.

 

”Pada awal masuknya Tergugat II Intervensi (PT. Artisan Surya Kreasi), yang sebelumnya
menjadi Pemohon Intervensi, Kuasa Hukum Ahli Waris Almarhum Satoewi sudah menyatakan  untuk menolak masuknya Pemohon Intervensi tersebut,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut, terkait gugatan ahli waris terhadap BPN Surabaya l dikarenakan menolak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan para ahli waris.

 

“Alasannya tentu saja bahwa gugatan Ahli Waris Almarhum. Satoewi ini terkait Surat Kantor Pertanahan Surabaya I Nomor 1203/600 – 35.78/III/2020 yang pada pokoknya menolak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang sejatinya hak dari Ahli Waris Almarhum Satoewi,”katanya.

 

Terus berjuang, Ahli Waris Almarhum Satoewi sudah sampai pada proses Pemeriksaan Setempat yang akan dilakukan Selasa, 25 Agustus 2020 mendatang, Ahli Waris yakin bisa menunjukkan tanah yang
menjadi haknya tersebut dan meminta Kantah Surabaya I untuk menunjukkan tanah yang diklaim sudah terbit SHM di atasnya.

 

Immanuel mengatakan, “Pethok dan Persilnya sudah berbeda,” ucapnya  pada (19/8)

 

Masih kata Immanuel bagaimana mungkin bisa berada pada satu hamparan yang sama?”

 

Pemeriksaan Setempat pada dasarnya adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh
Majelis Hakim di tempat objek yang sedang disengketakan.

 

Dengan dilakukannya Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum Ahli Waris Almarhum Satoewi yakin bahwa hal tersebut bisa membuka titik terang.

 

Hal tersebut termaktub dalam Pasal 153 Ayat (1) HIR yang pada intinya menyatakan bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebutlah yang dipakai hakim dalam mengambil keputusan.

 

“Selasa besok tanggal 25 Agustus 2020, kita akan hadirkan saksi serta meminta Kantah Surabaya I untuk menunjukkan dengan jelas posisi SHM 495 dan 496 tersebut. Nah di sana pasti kelihatan bahwa tanah Ahli Waris berbeda dengan SHM 495 dan 496 jika memang Pethok dan Persilnya berbeda. Lha wong beda (Pethok dan Persil) kok bisa bidangnya sama?” Ujar Immanuel Sembiring.

 

Dilanjutkan, tentunya, titik terang ini yang nantinya akan membuat Kantah Surabaya I mau untuk menerbitkan SHM atas tanah Ahli Waris tersebut.

 

Harapan Ahli Waris tentu saja agar fakta dapat terungkap di Pemeriksaan Setempat.

 

Sehingga Majelis Hakim pun dapat memutus bahwa Ahli Waris dapat menerbitkan sertifikat atas tanahnya tersebut.

 

Dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut tentu membuktikan bahwa Kantah Surabaya I sungguh tidak membedakan “besar-kecil”nya rakyat dalam mendapatkan hak atas tanah.

 

Bahwa rakyat kecil sekalipun berhak untuk memiliki sertifikat hak milik atas tanahnya, bukan hanya para pemilik modal besar.

Seperti Ini Tanggapan Wakil Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur Terkait Deklarasi KAMI

0

Surabaya, lintassurabaya.com – Bertepatan dengan HUT ke-75 RI, sejumlah tokoh nasional seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, hingga Rocky Gerung mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Dalam deklarasi tersebut, KAMI menyampaikan beberapa tuntutan terkait isu-isu yang tengah terjadi di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur Arderio Hukom, S.H.,M.Kn. menyebut alangkah lebih baik di tengah pandemi COVID-19, seluruh masyarakat bisa saling menebar energi positif. Ia juga meminta, jangan sampai situasi pandemi justru dimanfaatkan untuk menebar opini buruk soal kinerja pemerintah. ”

Jangan memanfaatkan situasi pandemi dan kesulitan yang dialami rakyat ini dengan untuk menebar opini bahwa pemerintahan Jokowi ini selalu salah di mata mereka, dan seakan-akan tidak melakukan yang terbaik untuk rakyat,” ucap Arderio Hukom di sela-sela kegiatan SAPMA Pemuda Pancasila Jawa Timur Berbagi kepada betterdate , Selasa (18/8).

Ia menyayangkan, situasi krisis yang terjadi saat ini justru dimanfaatkan oleh sebagian elite bangsa sebagai panggung politik. Apalagi, kegiatan tersebut dibungkus dengan gerakan moral.

“Acara deklarasi tersebut muncul sebagai gerakan penyelamatan, pertanyaannya yang muncul dimasyarakat ialah apa yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konsitusi kita dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia,” tegas Arderio.

“Jika ada hal yang memang perlu diluruskan atau dirasa salah tentu bisa ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada janganlah membangun narasi-narasi negatif dimasyarakat.”tambahnya.

Selain itu, Arderio menilai, acara deklarasi dengan menghimpun banyak orang di tengah pandemi virus corona bukanlah merupakan yang baik. Bahkan, menurutnya, masyarakat saja saat ini diharuskan menahan diri merayakan hari kemerdekaan dengan tidak membuat keramaian karena menyadari bahaya yang ditimbulkan dari kerumunan.

“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memupuk semangat asli Indonesia antara lain kita harus bersatu padu, bergotong royong dan membangun solidaritas bersama melawan COVID-19. Sebagaimana pernyataan Presiden Jokowi, krisis pandemi Covid 19 ini kita jadikan sebagai momentum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk melakukan lompatan besar menuju Indonesia maju,” pungkasnya.

Acara deklarasi KAMI ini dihadiri sejumlah tokoh. Selain Gatot, hadir pula Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Meutya Hatta, Prof. Dr Hafid Abbas, Prof. Chusnul Mariyah, Jumhur Hidayat, Ichsanuddin Nursi, Meutya Hatta, Lieu Sungkharisma, Ahmad Yani, Said Didu, Refly Harun, dan lainnya. (*)

AVGI Jawa Timur Gelar Pelantikan 10 Pengurus AVGI Kota dan Kabupaten

0

Surabaya, Lintassurabaya.com – Pelantikan 10 pengurus AVGI kota dan kabupaten di Jawa Timur kali ini dilaksanakan secara berbeda, yaitu secara virtual. Pelantikan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2020.

Ada 10 kota dan kabupaten yang dilantik secara bersamaan, yaitu Kota Madiun, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kota Batu, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Banyuwangi.

Dalam kesempatan ini juga dihadiri secara virtual Ketua Umum AVGI Rob Clinton Kardinal dan Sekretaris Jenderal AVGI Angki Trijaka.

Ketua AVGI Jawa Timur, Daniel Agung berharap dengan dilantiknya pengurus AVGI kota dan kabupaten di Jawa Timur dapat memajukan industri video games di Tanah Air khususnya Jawa Timur.

“Saya berharap dengan adanya AVGI di beberapa kota dan kabupaten dapat mensinergikan tujuan-tujuan untuk memajukan industri video games di Tanah Air tercinta khususnya di Jawa Timur” tutur Daniel Agung.

Sekretaris AVGI Jawa Timur, Arderio Hukom juga mengapresiasi animo para gamers Jawa Timur yg peduli akan perkembangan video games.

“Karena teman-teman gamers dengan sukarela mau aktif di AVGI tentu itu luarbiasa sekali. Semoga dari daerah lain bisa mengikuti jejak dari 10 pengurus AVGI kab/ kota yg dilantik malam ini” tuturnya.

Turut hadir juga dalam acara ini Walikota Batu, Wakil Walikota Batu, dan Sekretaris Daerah Kota Batu.

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko berharap dengan adanya AVGI ini dapat memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat bahwa video games merupakan sesuatu yang positif. (*)

DPD RI Optimis Rampungkan Empat RUU Tahun Anggaran 2020

0

JAKARTA-DPD RI pada tahun anggaran 2020 akan segera menyelesaikan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU). Di antaranya, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), RUU tentang Pengelolaan Sampah sebagai perubahan atas UU No. 18 Tahun 2008, RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan RUU tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah.

“Terhitung sejak September 2019 hingga Juli 2020 telah dihasilkan sembilan RUU usul inisatif DPD RI. Pada saat ini ada beberapa pembahasan RUU yang masih berproses untuk diselesaikan dalam Tahun Anggaran 2020,” ucap Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Pembukaan Sidang Paripurna Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (14/20).
Menurut Senator asal Jawa Timur ini, pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilaksanakan DPD RI merupakan bagian pelaksanaan fungsi check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengawasan ini untuk menjaga arah dan tujuan regulasi benar-benar dilaksanakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi di lapangan.
“Pada tahun sidang 2019-2020, DPD RI telah melaksanakan 18 kegiatan pengawasan atas pelaksanaan UU yang dilakukan oleh masing-masing Komite DPD RI,” kata LaNyalla.
LaNyalla menambahkan pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD RI juga telah memberikan pertimbangan anggaran berkaitan dengan RUU APBN Tahun 2020. Selain itu DPD RI juga memberikan pertimbangan atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan UU APBN 2019. “DPD RI juga telah memberikan Pertimbangan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2019,” terangnya.
Selanjutnya untuk kepentingan penyusunan RUU APBN 2021, DPD RI telah menyampaikan pertimbangan atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta dana transfer ke daerah. Hal tersebut, tentunya mengacu pada situasi dan kondisi extraordinary akibat pandemi Covid-19. “Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan yang out of the box dalam upaya mengatasi dan mencari upaya keluar dari krisis yang dihadapi negara kita,” papar LaNyalla.
Ketua DPD RI ini juga mengatakan bahwa dalam hal memberikan pandangan atau pendapat dan pertimbangan atas RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI dan Pemerintah, sesuai kewenangan yang dimiliki DPD RI. Hal ini telah dihasilkan beberapa Putusan DPD RI terkait Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan Pemilihan Anggota BPK RI.
“Pada Tahun Sidang 2019-2020, DPD RI telah memberikan pandangan atau pendapat terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujar LaNyalla.***

Presiden Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

0

JAKARTA -Presiden  RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato Presiden pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020) pagi.

Dikatakan Jokowi dalam pidatonya, kita beruntung dan berterima kasih, atas dukungan dan kerja cepat, dari Pimpinan dan Anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extra ordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk melanjalankan strategi-strategi besar bangsa.

“Respon cepat juga dilakukan oleh DPD, terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi daerah, mulai dari pemberdayaan BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD,” tandas Presiden.

Jokowi pun berharap, ke depan akan masih banyak langkah-langkah besar yang harus diakukan. “Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan se-abad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju,” harapnya.

Pilihan kata ‘Respon Cepat’ tampaknya memang tepat disematkan kepada lembaga negara tempat para Senator bersidang itu. Mengingat sejumlah masalah di daerah, setahun belakangan ini terus masuk ke DPD RI dalam bentuk aduan dan aspirasi. Mulai dari persoalan di Kabupaten/Kota hingga Provinsi dan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah.

“Kita tentu berterima kasih, Pak Jokowi melihat dengan jernih apa yang sudah dilakukan oleh 136 Senator di DPD RI, yang bekerja untuk daerah di 34 provinsi. Memang sudah tekad kita dari awal, platform kerja kita dalam bidang pengawasan adalah menerima aspirasi dan membawa temuan di daerah ke pusat, agar mendapat jalan keluar atau solusi dari eksekutif,” urai Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Dalam sidang bersama DPR dan DPD kali ini, selain LaNyalla, hadir secara fisik para wakil ketua DPD RI, yakni, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin. Selain itu hadir pula Fadel Muhammad, wakil ketua MPR dari unsur DPD. Sementara para Senator yang hadir terdiri dari para ketua Alat Kelengkapan DPD dan masing-masing satu Senator dari 34 provinsi.

Sekjen MPN Pemuda Pancasila Serahkan SK MPO MPN Pemuda Pancasila Ke Wagub DKI Jakarta

0

Jakarta – Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (Sekjen MPN PP) H. Arif Rahman, SH menyerahkan Surat Keputusan (SK) MPN Pemuda Pancasila tentang susunan dan komposisi fungsionaris Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) MPN Pemuda Pancasila Periode 2019-2024 yang di tandatangani oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno, SH. Arif Rahman Menyerahkan SK Sambil memakaikan Baju Pemuda Pancasila ke Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA.

Arif Rahman Menyerahkan SK Tersebut Pada Kamis, 13 Agustus di Balaikota DKI Jakarta di dampingi jajaran pengurus MPN Pemuda Pancasila sepeti ketua Bidang Kaderisasi Yahya Abdul Habib, Wasekjen Budi Sofyan dan Wasekjen Benny Widjaya. Dalam sambutannya Sekjen PP Arif Rahman mengucapkan terima kasih kepada Wagub DKI Jakarta Ariza Patria, dan berharap Bang Ariza sapaan akrabnya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan organisasi demi kemajuan organisasi PP ke depan.

“Bang Ariza adalah tokoh pemuda yang lahir dari Rahim Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta dan tentunya Bang Ariza paham betul segala arah dan strategi pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta” kata Arif Rahman.

Seperti diketahui Bang Ariza Mantan Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah) KNPI Provinsi DKI Jakarta Periode 2002-2005 dan Arif Rahman mantan Ketua DPD KNPI Periode 2008-2011.

“Pentingnya peran pemimpin Informal dalam keberpihakan kepada masyarakat yang lemah, PP sebagai salah satu Ormas (organisasi masyarakat) besar di tanah air sudah banyak kiprahnya membela kaum papa” jelas Ariza Patria.

Ariza Patria berharap agar PP menjadi organisasi garda terdepan dalam menjaga dan mengamalkan butir-butir Pancasila, dan kita ketahui bahwa PP adalah salah satu ormas dengan jutaan kader di akar rumput.

“Saya juga mengapresiasi langkah Gugus Tugas Task Force MPN Pemuda Pancasila Covid 19 dalam memberikan bantuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam menghadapi Pamdemi Covid 19 khususnya di Ibukota DKI jakarta” Jelas Patria.

Bertemu dengan Ketua DPD, ini keluhan pelaku bisnis kepelabuhanan di Tanjung Perak

0

SURABAYA-Pelaku  bisnis Kepelabuhan di Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya meminta Ketua DPD RI membantu mencarikan solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Hal ini penting dilakukan agar kinerja bisnis kepelabuhanan di Surabaya bisa kembali bangkit di era kenormalan baru.

“Ada banyak persoalan yang selama ini membelit kami dalam menjalankan aktifitas ekonomi di Tanjung Perak. Untuk itulah kami meminta Ketua DPD RI untuk membantu kami, menampung keluhan-keluhan kami dan mencarikan solusinya,” ujar Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya, Henky Pratoko yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ALFI Jatim saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Selasa (11/8/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, perwakilan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Jatim, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) Jatim, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim dan Asosiasi Depo Kontrainer Indonesia (Asdeki)

Lebih lanjut Henky mengatakan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan seluruh aktifitas ekonomi di dalam negeri tersendat atau bahkan terhenti, tidak terkecuali bisnis kepelabuhanan di lingkungan Tanjung Perak Surabaya.

Agar aktifitas bisnis bisa kembali bangkit, maka ia berharap di masa pandemi ini pemerintah memberikan toleransi yang tinggi pada dunia usaha dengan mengedepankan pelayanan dan bukan pada sisi menegakkan peraturan belaka.

“Kami dari dunia usaha sedang berjibaku untuk mempertahankan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi riil pada dinamika ekonomi nasional. Kami mengharapkan sekali dalam masa-masa memasuki New Normal, Pemerintah memberikan toleransi yang tinggi dan juga tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru memberatkan dunia usaha,” ungkap Henky.

Ia mencontohkan, beberapa peraturan yang selama ini menyulitkan pengusaha, diantaranya aturan tentang Persetujuan Impor (PI) yang menyulitkan pelaku importir karena untuk memperolehnya cukup rumit dan lama. Hal ini berdampak pada tersendat dan kurangnya pasokan bahan baku industri yang akhirnya membuat proses produksi terpaksa berhenti.

“Karena ketergantungan bahan baku sangat tinggi. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi pada impor bahan baku besi dan baja serta produk turunannya, tetapi juga pada impor bahan baku tekstil dan bahan baku pakan ternak,” ujarnya.

Selain itu, perlu adanya insentif dan relaksasi biaya untuk pelaku logistik di Jatim selama upaya-upaya pemulihan usaha dalam masa New Normal. Karena beberapa kebijakan pemerintah masih belum menyentuh pada pelaku secara menyeluruh. “Insentif dan relaksasi ini penting untuk mancing pengusaha agar kembali bangkit,” tegasnya.

Henky juga mengatakan perlunya menertibkan lagi instansi pemerintah yang terkait dalam tata laksana ekspor dan impor untuk memasukkan Lartas atau Larangan dan Pembatasan ke dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang menjadi mandatori pelaksanaannya. Sebab beberapa kebijakan kementerian terkait Lartas ternyata belum semuanya dimasukkan dalam sistem INSW. Sehingga dalam prakteknya hal ini masih jauh dari sempurna dan akan merepotkan pelaku usaha.

Dan guna menggairahkan kembali dunia usaha, lanjutnya, perlu tatanan Nasional Ekosistem Logistik juga yaitu dengan cara menegaskan peranan masing-masing instansi pemerintah tanpa melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Khususnya praktik untuk selalu mencari kesalahan yang tidak prinsipil dari pelaku usaha.

“Campur tangan aparat kepolisian dalam rangkaian kegiatan usaha jasa logistik juga masih mengganggu dunia usaha sampai saat ini. Hal ini akan berkontribusi pada ekonomi biaya tinggi. Karena pelanggaran yang dituduhkan tidak diselesaikan melalui proses hukum yang semestinya,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Henky juga mengkritisi tentang mudahnya ijin berusaha yang diberikan kepada PT Pelindo 3 oleh Kementerian BUMN dengan melakukan investasi usaha yang bukan core businesnya, contohnya pengadaan atau menambah armada truk atau trailer.

“Tentunya aksi bisnis ini akan merusak pasar dengan memasuki wilayah market lini dua yang sudah ditangani oleh anggota asosiasi angkutan darat yang terkait,” kata Henky

Di sisi lain, juga ada kasus ketidaktaatan Terminal Teluk Lamong terhadap perjanjian kerjasama dengan Organda dalam hal penyediaan truk dan trailer berbahan baku gas (BBG) ramah lingkungan di lingkungan Teluk Lamong.

“Awalnya, ada kerjasama antara Organda dengan Teluk Lamong untuk menyediakan angkutan ramah lingkungan. Dan oleh organda sudah dilaksanakan hingga di pertengahan tahun 2016 sekitar 50 unit lebih truk dan trailer BBG yang telah disediakan. Tetapi di akhir tahun 2016, kebijakan berubah. Teluk Lamong mempersilahkan truk berbahan baku solar beroperasi di sana. Ini sangat merugikan Organda hingga akhirnya tidak mampu beroperasi lagi karena kalah bersaing,” tambahnya.

Menanggapi keluhan mereka, AA LaNyalla mengucapkan terimakasih kepada Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak Surabaya karena telah menyampaikan aspirasi tersebut.

“Silahkan pada masing masing asosiasi menyampaikan aspirasinya secara tertulis dan nanti akan kita bahas apa yang menjadi subtansi permasalahannya. Nanti kita teruskan ke masing-masing menteri terkait. Kalau perlu, kami juga akan menyampaikan ke presiden, karena saya secara berkala berkomunikasi dengan presiden,” pungkas LaNyalla.

Pernyataan Sikap DPC GMNI Surabaya Terkait Polemik Kepengurusan

0

Surabaya, lintassurabaya.com – Usai Konfrensi Cabang (Konfercab) persatuan Ke-XXI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya, beberapa bulan lalu, menuai Polemik

Saat itu konfrensi tersebut berlangsung di Wisma Marinda Surabya, tanggal 20-21 Maret 2020, lalu, sesuai yang ditetapkan oleh steering commite beserta panitia pelaksana. Dari hasil Konfercab tersebut memutuskan Ravi Hafidz M dari DPK Hukum Airlangga sebagai Ketua Umum dan Achmad Yusril Yusyar Yahya dari FSH Uinsa sebagai Sekretaris Jendral DPC GMNI Surabaya Periode 2020-2022 secara aklamasi.

Dengan maraknya dinamika dan isu- isu yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan DPC GMNI Surabaya sebagai pola memecah bela Organisasi GMNI khususnya di Surabaya, maka dengan ini DPC GMNI Surabaya memutuskan Pernyataan Sikap sebagai langkah yang tegas dan tertib di dalam Organisasi.

Seperti ini Pernyataan sikap DPC GMNI Surabaya, yang tiba di redaksi. Rabu (10/08/2020) bahawa :

1. DPC GMNI Surabaya telah melakukan Konferensi Cabang XXI Persatuan yang dimana telah diketahui bersama seluruh DPK Se-Surabaya dengan nomor surat: 83/ Int/ DPC. GMNI- SURABAYA/ III/ 2020.

2. Bung Aldian Dwi Pamungkas S, ST dan Bung Agus Hermawan Santoso Bukan sebagai ketua dan sekretaris DPC GMNI Surabaya yang SAH melalui
Musyawarah mufakat dari hasil rapat pleno yang disepakati ½n+1pada
tanggal 04 Febuary 2020 di Wisma Marinda.

3.Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Surabaya periode 2018 – 2020 telah
melanggar ketentuan di dalam Panduan Organisasi GMNI yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2.

4. Adanya penghianatan terhadap Rapat Pleno DPC GMNI Surabaya pada tanggal 25 November 2019 yang dilaksanakan di Gedung Dewan Kesenian Surabaya yang telah disepakati bersama seluruh BPH yang hadir dengan mekanisme Musyawarah Mufakat.

5.Bung Aldian Dwi Pamungkas S,ST dan Bung Agus Hermawan Santoso telah mencabut surat rekomendasi Calon Ketua Umum DPP atas nama Bung Ageng Dendy Setiawan S.Ikom secara sepihak dan dilakukan ketika
pelaksanaan Kongres GMNI ke- XX yang dilaksanakan diKota Ambon
Provinsi Maluku.

6. DPC GMNI Surabaya yang SAH dibawah kepemimpinan Ketua Bung Ravi Hafids Maheswara, dan Sekretaris Bung Achmad Yusril Yusyar Yahya
berdasarkan Surat Keputusan bernomor: 027/ SK/ DPP. GMNI/ VII/ 2020 tertanggal semenjak dikeluarkan press realese hari ini.

7. Dimohon seluruh DPK GMNI Se- Surabaya segera melengkapi Administrasi untuk pengajuan Surat Keputusan (SK) Komisariat sebagai bentuk ketertiban dalam Organisasi GMNI di Surabaya.

Menurut Ketua DPC GMNI Surabaya, Ravi HAfidz Maheswara, menyatakan bahwa “Nasionalisme kita hari-hari ini, selain dalam konteks kemanusiaan adalah soal persatuan dan gotong royong, yang sesuai dengan prinsip dari intisari pancasila, yakni ekasila. Maka dengan menerapkan nilai-nilai itulah, kita bersama berharap DPC GMNI Surabaya dapat menjadi poros gerakan mahasiswa di Kota Surabaya yang progresif dan revolusioner.” pungkasnya. (Red)

Sultan Najamudin keluhkan kinerja Menteri Perdagangan

0

JAKARTA – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kembali mendapat sorotan. Setelah perkara lolosnya 34 importir tanpa RIPH dari Kementerian Pertanian, kini keluhan datang dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Ia mengeluhkan tentang lambannya proses perijinan di Kemendag.

Dikatakan Sultan, seharusnya semua instansi pemerintah bergerak dengan cepat. Agar roda perekonomian tetap jalan di tengah pandemi dan resesi ekonomi global saat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan Presiden dapat diwujudkan. Bukan sebaliknya, masih berpikir sektoral. “Saya sudah sampaikan soal ini saat rapat bersama Wapres KH Ma’ruf Amin Rabu lalu,” ujar Sultan di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Diungkapkan Sultan, DPD RI, khususnya Senator asal Jawa Barat mengeluhkan tentang pengusaha mitra petani bawang putih di Kabupaten Cianjur yang sudah hampir dua bulan mengurus ijin impor di Kemendag, tetapi belum juga dikeluarkan. Padahal konsekuensi dari tanam dan terbitnya RIPH dari Kementan adalah keluarnya Surat Persetujuan Impor dari Kemendag.

“Lha kalau SPI tidak dikeluarkan, gimana pengusaha mitra petani ini akan membiayai penanaman 500 hektare di Cianjur. Dan bagaimana dia bisa membagi keuntungan dengan para petani di sana? Padahal skema kerjasama di Cianjur itu kita jadikan pilot project. Karena sangat ideal. Dengan porsi bagi keuntungan, 60 persen untuk petani, 30 persen untuk pengusaha dan 10 persen untuk fasum di desa, kan bagus,” tukasnya.

Pilot project yang disupport anggota DPD Dapil Jabar itu juga melibatkan sekitar 4.000 tenaga kerja, mulai dari petani pemilik lahan, petani pengarap hingga buruh tani dan pekerja harian lepas. Dengan sebaran lahan di 9 kecamatan di kabupaten Cianjur. “Makanya saat itu, DPD RI mengunjungi langsung ke lokasi, dan bertemu dengan para petani di sana,” tandasnya.

Tapi, lanjut Sultan, sudah dua bulan ngurus ijin di Kemendag belum juga kelar. Padahal di Permendag tentang SPI, paling lambat 14 hari kerja. Sultan mengaku sudah mendengar bahwa proses verifikasi Gudang dan lain-lain sudah clear. “Artinya tidak ada masalah. Apalagi jika dibandingkan dengan kasus lolosnya 34 importir hortikultura yang tanpa memiliki RIPH dari Kementan, sangat ironis dan paradoksal,” cetus Senator asal Bengkulu ini.

Seperti diberitakan, Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto membeberkan ada 34 perusahaan yang berhasil memasukkan bawang putih impor ke wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen RIPH yang hanya diterbitkan oleh Kementan. “Benar, ada kurang lebih 34 importir yang tidak ada RIPH memasukkan bawang putih dan itu sudah kami laporkan semuanya ke Satgas Pangan,” ungkap Prihasto dalam rapat kerja Kementan dengan Komisi IV DPR RI, Senin (22/6/2020) lalu.

Saat itu Mendag Agus menyatakan pihaknya memang mengeluarkan kebijakan relaksasi melalui Permendag No.27/2020 tentang perubahan atas Permendag No.44/2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang berlaku pada 18 Maret 2020 lalu. Melalui Permendag tersebut, Mendag Agus membebaskan impor bawang putih untuk mempercepat stok masuk ke RI.

Saat itu dikatakan Agus, dan juga Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu, impor bawang putih juga tak memerlukan RIPH. Namun, hal ini ditentang keras oleh Prihasto selaku pihak yang menerbitkan RIPH. Menurut Prihasto RIPH adalah syarat multak untuk impor. Karena dengan terbitnya RIPH, maka importir memiliki kewajiban tanam bawang putih di dalam negeri.