Lintas Surabaya, Surabaya – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar Rapat Evaluasi pembangunan dan penempatan di kawasan transmigrasi serta kesiapan penempatan transmigran di Hotel Wyndham Surabya, 7 – 8 September 2023.
Rapat Evaluasi di gelar bertujuan untuk mampu menghasilkan ide-ide segar dalam pengelolaan kawasan transmigrasi dan diharapkan muncul ide, gagasan, terobosan hingga format baru pengelolaan kawasan transmigrasi sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan para transmigran maupun kawasan sekitarnya dan kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujudnya kebijakan agar sesuai dengan rencana
Selain itu program – program transmigrasi juga memang sudah memberikan dampak yang cukup nyata bagi pembangunan nasional melalui pengembangan wilayah. Terbukti dengan terbentuknya 2 provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat.
Drs. Nirwan Ahmad Helmi,MM, Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ditjen PPKTrans Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan, Ini kegiatan evaluasi pembangunan transmigrasi sekaligus kesiapan penempatan transmigran untuk tahun anggaran 2023. Jadi Hari ini ada dua kegiatan yang akan kita coba evaluasi dan monitoring.
Yang pertama kesiapan pembangunan lokasi-lokasi transmigrasi termasuk rumah-rumah transmigran dan kesiapan lainnya. Yang kedua yang akan kita evaluasi kesiapan penempatan
“Kegiatan ini di selenggarakan di Surabaya, kita mengundang 50 daerah yang baik daerah yang menjadi tujuan transmigrasi maupun daerah pengirim transmigrasi.Kegiatan ini dari kemarin dan besuk Akan di tutup,” terang,” terang Nirwan, Kamis (07/09/23).
Nirwan juga menuturkan, jadi transmigran itu nurmatifnya akan mendapatkan rumah, rumah transmigran + jamban keluarga halaman lahan pekarangan seluas 0,25 seper 4 hektar terus mendapat lahan usaha 1 seluas 0,75 dan lahan usaha 2 seluas 1 hektar dan totalnya 2 hektar. Tapi kan kalau baru datang benar tadi lahannya kan belum bisa diusahakan.
“Jadi kita bukakan lahan pekarangan dan lahan usaha satunya, nah selama itu belum berproduksi pemerintah menanggung tadi, jadi diberikan Jatuh pangan beras maupun non beras selama 1 tahun untuk lahan kering, kalau lahan kering kan lebih cepat pengolahannya bisa ditanami, 18 bulan untuk lahan basah,” tutur Nirwan
Lanjut Nirwan, Sebenarnya masih banyak paket lagi ada pendampingan – pendampingan pemberian bantuan dalam bentuk usaha transmigran, bibit misalnya lahan kering bibitnya apa, lahan basah juga diberikan itu, kemudian layanan kesehatan dan lain sebagainya yang kita berikan.
Yang paling banyak mengirimkan memang sebenarnya dari daerah Jawa, jadi Jawa Barat, JawaTengah, Yogya dan Jawa Timur.
Harapan kita pertama target penempatan yang kita targetkan di bulan dimulai dari Oktober pengiriman transmigran itu bisa dipenuhi, ini kan sudah September ini waktunya sudah mepet jadi waktunya tidak banyak lagi itu harus daerah tujuan yang kita berikan anggaran untuk membangun rumah dan pembukaan lahan, jalan dan sebagainya itu harus bekerja lebih keras lagi supaya target kita mulai dari Oktober sampai Desember itu bisa di lakukan penempatannya.
Nurman menambahkan kita juga melihat permasalahan – permasalahan, jadi kita juga mulai konsen, tadi masalah lahan jangan sampai nanti transmigran yang ditempatkan itu dijanjikan lahan tetapi tidak mendapat lahan di sana itu juga yang menjadi kosen kita.
“Kalau kendala pastinya ada, tadi salah satunya misalnya kena anggaran negara ini terbatas, ada pemblokiran tapi tadi sudah disampaikan dari Dijen anggaran dibuka, nah ini kan ada yang semula kemudian tertahan pelaksanaannya itu kan tetap ada kendala,” imbuhnya.
Tadi kita juga sudah mengundang dari narasumber dari Dirjen Anggaran maupun dari LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasanya sudah diberikan solusi-solusi.
“Lahan itu nanti jadi milik pribadi mereka akan mendapat sertifikat, jadi sertifakat 3, sertifikat untuk rumah dan lahan perkarangan, yang ke dua sertifikat untuk lahan usaha 1 seperti itu ya Jalan Pekarangan dan sertifikat yang ke tiga untuk lahan usaha 2,” jelasnya.
Sementara itu Hari Bowo Puji Raharjo Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Ditjen PPKTrans Kementerian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi menambahkan,
Persyaratan untuk ikut transmigrasi itu pertama ada batas usia, usia itu sampai 49 tahun, sehat dan ada kriteria administrasi, administrasi itu penduduk tempat, contoh kalau orang Banyuwangi daftarnya di Banyuwangi,kalau orang Gresik ya di Gresik daftarnya di kantor Dinas Kabupaten masing-masing.
“Kriterianya yang bisa ikut itu semua warga negara Indonesia berbadan sehat dan punya keinginan untuk merubah hidup,” terang Hari.
Hari menyampaikan Kalau daerah yang ikut Transmigrasi itu Asal Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur dan Nusa Tenggara.
Di sana pada masa transisi kita memberikan jatup, jatuh pangan itu 40 kg beras per-KK sama lauk pauk selama 12 bulan untuk lahan kering dan18 bulan untuk lahan basah.
“Untuk tahun ini transmigrasi kita Ada di Semelu, Bengkulu, Sumsel, Salteng ada sigrap Mamuju, Sulbar, Sulsel,” pungkasnya. (S nto)
