Lintas Surabaya, Surabaya – Masa pencoblosan 14 Februari 2024 adalah gong dari
DPP LPKAN Indonesia
Langgar Kode Etik Demi Menjaga Kewibawaan, Lili Pintauli Siregar Diminta Mundur dari Jabatan Pimpinan KPK RI
Polemik Lili Pintauli Siregar Wakil Ketua KPK RI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik atas penyalahgunaan jabatan
Rapat Kerja Nasional Lembaga Kajian Hukum dan Adovkasi Indonesia (LKHAI) Menghasilkan Kesepakatan Bersama Pusat Kajian Hukum dan Advokasi Tanah (PUKAT)
Lembaga Kajian Hukum dan Adovkasi Indonesia (LKHAI), salah satu Badan Otonom Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
LPKAN Indonesia Beri Bansos Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Saat PPKM Darurat
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia membagikan bantuan sosial untuk warga Kota Surabaya
LPKAN Indonesia Apresiasi Himbauan Presiden Terkait Pemberlakuan PPKM Darurat
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia siap mendukung dan mengawal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
LPKAN Indonesia Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara Ke 75 Tahun
Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia mengapresiasi pelayanan gaya milenial Polri
LPKAN Indonesia Mengajak Untuk Mencetak Konsumen Yang Cerdas Dan Produsen Yang Bertanggungjawab
Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), belum lama ini menggelar audiensi virtual dengan DPP LPKAN Indonesia (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara)
Rakerda Dan Upgrading DPD LPKAN Indonesia, Jatim Hasilkan Progran Kerja Serta Rekomendasi
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur berhasil menggelar rapat kerja daerah
Rakerda DPD LPKAN Indonesia Provinsi Jawa Timur Akan Bahas Darurat Kesehatan
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Provinsi Jawa Timur akan menggelar rapat kerja daerah
Terkait RUU HIP, Penasehat DPP LPKAN Indonesia, Letjen TNI (Purn.) Yayat Sudrajat Angkat Bicara
Publik menyoroti dan menolak Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) karena tidak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
No More Posts Available.
No more pages to load.