Warga Perumahan Tompotika dan Sekolah Petra Terlibat Sengketa, Ini Penjelasan Lili Ketua RW 4
Lintas Surabaya, Surabaya – Perseteruan antara warga dan Sekolah Petra di Jalan Manyar Tirtoasri, Surabaya telah memunculkan berbagai penafsiran liar. Warga setempat meluruskan informasi yang menyebut pihak Sekolah Petra membayar iuran keamanan sebesar Rp 105 juta per bulan kepada RW 4, RW 5, dan RW 7 perumahan tersebut.
Hj. Lulu Lili Aldjufri Hasan, Ketua RW 4, yang akrab disapa Lili, menjelaskan bahwa mereka tidak ingin mempermasalahkan lagi terkait iuran dari Sekolah Petra. Yang penting bagi mereka adalah daerahnya tidak macet, aman, dan terhindar dari polusi.
“Kami sudah tidak mau lagi mempermasalahkan iuran dari Petra, apalagi sudah 5 bulan mereka tidak bayar terhitung dari bulan Maret 2024 sampai sekarang. Kami butuh daerah kami tidak macet, aman, dan terhindar dari polusi udara,” kata Lili saat dihubungi wartawan, Jumat (2/08/2024).
Lili menambahkan bahwa informasi yang beredar harus diluruskan agar akurat dan tidak dipelintir. Menurutnya, Sekolah Petra bersama dengan RW 4, RW 5, dan RW 7 masing-masing membayar iuran sebesar Rp 32 juta yang tahun ini naik menjadi Rp 35 juta.
“Kenaikan iuran keamanan di Kompleks Perumahan Tompotika Surabaya ini, pada awal 2024 pihak RW memang menaikkan iuran dari Rp 32 juta menjadi Rp 35 juta per bulan yang akan dikelola bendahara keamanan untuk kenaikan gaji satpam. Ada 40 satpam yang gajinya Rp 2,7 juta per bulan, dan kami berinisiatif menaikkannya menjadi Rp 3 juta agar mendekati UMR,” jelasnya.
Terkait kenaikan iuran keamanan ini, Sekolah Petra menyebutkan pihaknya tidak pernah dilibatkan, namun Lili membantahnya.
“Pihak kami sudah memberi tahu Petra bahwa akan terjadi kenaikan Rp 35 juta. Dari pemberitahuan tersebut, Petra tidak mau membayar Rp 35 juta. Padahal, 3 RW ini tetap membayar Rp 35 juta,” ujarnya.
Selain itu, Lili juga meluruskan informasi yang salah dari video TikTok Cak Ji yang viral, di mana disebutkan bahwa Sekolah Petra membayar Rp 32 juta kepada setiap RW di Kompleks Perumahan Tompotika per bulan atau dengan total Rp 100 juta lebih. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar.
“Setiap RW dibebani iuran keamanan sebesar Rp 32 juta, termasuk RW IV, RW V, dan RW VII, masing-masing memasukkan uang iuran keamanan sebesar Rp 32 juta. Petra juga memasukkan iuran keamanan sebesar Rp 32 juta. Bukan seolah-olah Petra memberikan uang Rp 32 juta kepada 3 RW. Itu salah informasinya,” tegas Lili.
Sementara itu, mereka menyayangkan kehadiran Cak Armuji untuk mediasi antara warga dan Sekolah Petra. Alih-alih menemukan solusi, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang terbaik.
“Kami sudah tidak mau membahas itu lagi. Tapi kenapa ya kedatangan Cak Armuji kemarin itu membahas ini? Kami kan sudah bilang, sudah pak kami sudah tidak mau bahas lagi terkait iuran dari Petra. Berkali-kali kami mediasi namun tidak ada kesepakatan yang terbaik. Warga ingin jalan di wilayahnya tidak macet, tidak ada sampah, polusi, apalagi bau pesing dari sopir-sopir yang mengantar anak sekolah,” tandasnya.
Selain itu, pihak RW merasa dipojokkan dalam konflik ini. Sengketa ini berlanjut dengan mediasi di DPRD Surabaya. Petra melaporkan masalah tersebut ke Komisi C DPRD Surabaya dan pihak RW dipanggil dalam rapat dengar pendapat. Lili mengaku bahwa dalam pertemuan di Komisi C, perwakilan warga merasa dipojokkan dan didesak oleh DPRD.
Di tempat terpisah, sejumlah warga juga memprotes terkait kemacetan di kawasan jalan keluar masuk menuju Kompleks Perumahan Tompotika Surabaya. Warga merasa kedatangan dan kepulangan siswa membuat kemacetan di Jalan Manyar Tirtomoyo.
“Kami, sebagai warga di Kompleks Perumahan Tompotika, resah karena setiap hari jalan macet total akibat kendaraan antar jemput anak sekolah Petra yang asal parkir dan menurunkan anak sekolah. Kami khawatir ketika terjadi kebakaran atau ada warga yang membutuhkan pertolongan menuju rumah sakit, sementara akses jalan macet. Itu sangat meresahkan dan membahayakan bagi kami,” protes warga. (Tim)
