Surabaya, Lintas Surabaya — Isu panas kembali mengguncang dunia pendidikan Jawa Timur. Kepindahan Kepala Sekolah SMKN 2 Lumajang, Bu Lilik, ke SMKN 12 Surabaya kini menuai sorotan tajam. Tidak sekadar mutasi biasa, perpindahan ini diduga menyimpan praktik jalur tikus hingga indikasi udang di balik batu yang menyeret dugaan jual beli jabatan.
Sorotan ini mencuat setelah Heru, perwakilan MAKI Jawa Timur, angkat bicara. Ia mendesak adanya klarifikasi terbuka dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait proses mutasi yang dinilai tidak transparan.
“Kalau memang semua prosedur dilalui, mana rekomendasi dari Kacabdin? Ini yang harus dibuka seterang-terangnya,” tegas Heru.
Berdasarkan hasil penelusuran tim Litbang MAKI Jatim, muncul kejanggalan serius. Kacabdin wilayah Jember disebut tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas kepindahan Bu Lilik. Padahal, secara administratif, rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam proses mutasi kepala sekolah.
Kondisi ini memicu dugaan adanya peran oknum yang diduga menjadi aktor di balik mulusnya perpindahan tersebut. Bahkan, beredar informasi bahwa proses ini tidak lepas dari praktik “uang pelicin” untuk melancarkan mutasi jabatan strategis tersebut.
Kecurigaan semakin menguat setelah sebelumnya terjadi insiden intimidatif di lingkungan SMKN 12 Surabaya yang menimpa Ketua Komite Sekolah. Peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan dinamika internal pasca pergantian kepala sekolah, meskipun keterkaitannya masih perlu didalami lebih lanjut.
Heru menegaskan, MAKI Jatim telah menerima banyak aduan serupa terkait dugaan jual beli kursi kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Namun, selama ini pihaknya kesulitan mengungkap secara hukum karena minimnya bukti kuat.
“Informasi selalu ada, tapi masih sebatas kronologi. Untuk jadi fakta hukum, butuh keberanian membuka data dan transparansi dari pihak terkait,” ujarnya.
MAKI Jatim kini mendesak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, khususnya bidang GTK, serta Cabang Dinas Pendidikan wilayah Surabaya-Sidoarjo untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.
Menurut Heru, kunci utama untuk mengungkap dugaan ini adalah membuka secara terang benderang dokumen rekomendasi dari para Kacabdin. Jika benar terjadi mutasi tanpa rekomendasi resmi, maka patut diduga ada mekanisme tidak sah yang dimainkan oleh oknum tertentu.
“Dunia pendidikan tidak boleh dikotori praktik koruptif. Kalau jabatan kepala sekolah saja bisa diperjualbelikan, bagaimana kualitas pendidikan bisa dijaga?” pungkasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi dan integritas di tubuh Dinas Pendidikan Jawa Timur. Publik pun menanti, apakah dugaan ini akan diusut tuntas atau justru menguap tanpa kejelasan. (red)
