Surabaya, Lintas Surabaya – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memberikan penilaian positif terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH Jatim) yang dinilai konsisten menjaga profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyampaikan bahwa pihaknya selama ini aktif menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, termasuk mengawasi penggunaan APBD di lingkungan DLH. Ia menegaskan, pengawasan tersebut dilakukan secara objektif dan konstruktif.
“Sebagai mitra kritis, kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan masukan. Jika ada potensi penyimpangan, tentu akan kami ingatkan,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Terkait isu penggunaan jasa konsultan pihak ketiga dalam sejumlah proyek di DLH Jatim, MAKI memastikan prosesnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Rekrutmen konsultan perencana maupun pengawas dinilai telah memenuhi prinsip profesionalitas tanpa indikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Selain itu, MAKI juga menyoroti proses penerbitan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disebut berjalan transparan dan akuntabel, sehingga tidak membuka celah bagi praktik penyimpangan.
Heru menambahkan, sinergi antara MAKI dan DLH Jatim akan terus diperkuat guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang lebih optimal.
“Kolaborasi ini penting agar fungsi pengawasan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” tegasnya.
Di sisi lain, DLH Jawa Timur juga mencatat sejumlah prestasi di tingkat nasional, mulai dari daerah dengan predikat terbersih terbanyak, capaian Program Kampung Iklim (Proklim) tertinggi, hingga jumlah sekolah penerima penghargaan Adiwiyata terbanyak di Indonesia.
Tak berhenti di situ, pada Kamis malam, DLH Jatim kembali menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur (PWI Jatim), yang semakin memperkuat komitmen lembaga tersebut dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur. (red)
