Warga Jepara Surabaya Keluhkan Data Desil DTSEN Tak Tepat Sasaran Saat Reses Budi Leksono

SURABAYA, LINTASSURABAYA.COM — Persoalan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya, Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono di Balai RW 1 Kelurahan Jepara, Surabaya, Jumat (22/05).

Warga bersama para ketua RT dan RW menyampaikan banyaknya masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan justru tercatat sebagai golongan mampu dalam data desil DTSEN.

Ketua RW 2 Kelurahan Jepara, Aris Nurcahyo, mengungkapkan bahwa hasil pengecekan di lapangan menunjukkan banyak data yang meleset. Menurutnya, warga yang seharusnya masuk kategori desil rendah justru tercatat pada desil tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan maupun intervensi pemerintah.

“Banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tetapi saat dicek justru dianggap mampu. Bahkan ada warga masuk desil dua namun tidak pernah menerima bantuan sama sekali,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah melakukan verifikasi ulang data DTSEN dengan melibatkan RT dan RW agar pendataan lebih akurat dan tepat sasaran. Selain itu, Aris juga menilai sosialisasi mengenai sistem desil kepada masyarakat masih sangat minim.

“Warga banyak yang belum paham soal desil ini. Bahkan tidak semua RT dan RW memahami mekanismenya. Karena itu perlu sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi terkait pendidikan dan fasilitas umum.

Ketua RW 1 Kelurahan Jepara, Teguh Waluyo, meminta perhatian terhadap renovasi Balai RW yang dinilai sudah membutuhkan perbaikan.

“Gedung ini merupakan fasilitas umum yang digunakan warga untuk berbagai kegiatan masyarakat. Kami berharap ada bantuan renovasi agar lebih layak digunakan,” katanya.

Menanggapi berbagai keluhan warga, Budi Leksono yang akrab disapa Buleks menegaskan bahwa persoalan data desil memang perlu dievaluasi kembali agar bantuan pendidikan maupun bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, banyak warga yang merasa kehidupannya masih sulit, namun karena masuk kategori desil enam, akhirnya tidak dapat mengakses bantuan pendidikan maupun program sosial lainnya.

“Ini perlu dikaji ulang. Jangan sampai masyarakat yang sebenarnya membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan data,” tegasnya.

Kegiatan reses tersebut menjadi wadah bagi warga Kelurahan Jepara untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari validitas data bantuan sosial, pendidikan, hingga pembangunan fasilitas umum di lingkungan mereka. (Snto)